Kasubdit III Jatanras Polda Jawa Timur AKBP Arbaridi Jumhur memberikan sosialiasi. Ia menjamin keamanan jalur distribusi logistik di akses masuk Tol Probolinggo.
Surabaya – Direktorat
Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur mengambil langkah konkret
dalam mendukung program prioritas pemerintah terkait ketahanan pangan nasional.Ditreskrimum
Polda Jatim resmi meluncurkan proyek perubahan bertajuk "Transformasi
Sistem Penanganan Kejahatan Jalan Raya untuk Mendukung Stabilitas Keamanan dan
Ketahanan Pangan Nasional." Proyek inovasi ini digagas oleh Kasubdit II
Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur, S.H., sebagai respons
terhadap meningkatnya gangguan kriminalitas di jalur logistik pangan.
AKBP Arbaridi Jumhur
menjelaskan bahwa ide ini lahir dari keprihatinan atas maraknya tindak
kejahatan di jalur distribusi logistik. "Gagasan atau ide ini lahir dari
keprihatinan atas maraknya tindak kejahatan di jalur distribusi logistik yang
berdampak langsung terhadap kestabilan pasokan dan harga pangan," ujar
AKBP Jumhur, Jumat (07/10/25).
Menurut data Jatanras
Polda Jatim, lebih dari seratus kasus pencurian dengan kekerasan (curas)
terjadi di jalur utama logistik Jawa Timur sepanjang semester pertama medio
2024-2025. Modus kejahatan beragam, mulai dari perampasan hingga penipuan
dengan penyamaran sebagai aparat. Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan tercatat
sebagai wilayah dengan tingkat kerawanan tertinggi.
Menghadapi kondisi ini,
proyek perubahan tersebut mengusung strategi kolaborasi lintas sektoral
berbasis teknologi. Dibentuklah tim kerja terpadu melalui surat perintah
Ditreskrimum Polda Jatim, yang melibatkan Ditreskrimum Subdit Jatanras,
Satlantas, Dinas Perhubungan, dan instansi terkait ketahanan pangan.
Strategi utama proyek ini
adalah penguatan sistem pengamanan, pemanfaatan platform digital, serta
percepatan respons dan tata kelola penanganan ancaman di lapangan.
AKBP Jumhur menegaskan
proyek ini fokus pada tindakan prediktif dan preventif, bukan hanya represif.
Pelatihan lintas fungsi dan pengembangan sistem digital ditargetkan berjalan
hingga tahun 2026.
Direktur Reskrimum Polda
Jatim, Kombes Pol Widi Atmoko, menyambut baik gagasan tersebut dan menilainya
sebagai langkah kongkret yang sejalan dengan pembangunan nasional.
"Ketahanan pangan tidak akan stabil dan
aman tanpa jalur distribusi yang aman. Sinergi antara Polri, pemerintah daerah,
dan masyarakat sangat penting untuk menjaga rantai pasok dari hulu ke
hilir," ungkap Kombes Widi Atmoko.
Melalui kampanye publik
bertajuk "Jalan Aman, Pangan Terjamin", Polda Jatim berupaya
menumbuhkan kesadaran bahwa keamanan pangan adalah
tanggung jawab bersama.*(Min)
